Jakarta – Pemerintah belum melaksanakan pembahasan terkait peningkatan honor pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025. Padahal, planning peningkatan tersebut ada dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, ketika ini pemerintah masih dalam proses konsolidasi permulaan pemerintahan. Pemerintah juga masih dalam tahap pembiasaan ulang untuk pelaksanaan kesibukan sampai anggaran.
“Saya belum ada obrolan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” kata Rini, dijumpai di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
| Baca juga: Arab Saudi Guyur Yaman Dana Rp 8 T buat Gaji PNS dan Bantuan Pangan |
Menurut Rini, dalam pemerintahan gres ini masih banyak yang perlu disesuaikan. Apalagi mengingat struktur pemerintahan sekarang berlainan dengan di pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), tergolong salah satunya penambahan jumlah kementerian menjadi 48.
Presiden Prabowo Subianto sendiri, kata Rini, belum melaksanakan pembahasan sampai ke topik tersebut. Meski begitu, ia menentukan ke depannya Kementerian PANRB akan secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan membahas hal tersebut.
“Betul ini ada deadline (rampung di permulaan 2025), tetapi kan ini KL banyak menteri-menteri baru, banyak penyesuain dan sebagainya. Dan pastinya sebab ini menyangkut kemakmuran pegawai akan kami prioritaskan, tetapi kami mesti mengatakan dahulu dengan Kemenkeu,” ujarnya.
Di samping itu, Rini mengatakan, ketika ini pihaknya masih dalam proses merencanakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) wacana Kesejahteraan Pegawai. Menurutnya, tidak menutup kemungkina pembiasaan honor akan menjadi salah satu penggalan dari RPP tersebut.
“Kita juga sedang merencanakan RPP wacana Kesejahteraan Pegawai. Nah mungkin itu akan menjadi salah satu penggalan dari itu,” kata Rini.
Sebagai informasi, wacana peningkatan honor ASN di 2025 tercantum dalam KEM-PPKF 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyebut arah kebijakan belanja pegawai pada tahun depan akan difokuskan terhadap empat aspek, salah satu di antaranya yakni honor PNS.
Suharso Monoarfa yang dahulu menjabat selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pernah menerangkan bahwa peningkatan honor ASN akan dijalankan secara bertahap. Pemerintah akan mengutamakan peningkatan kemakmuran bagi ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), penyuluh, serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polri.
“Kenaikan honor aparatur sipil negara utamanya guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia akan dijalankan secara bertahap,” ujar Suharso dalam pertemuan pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).
Di peluang berbeda, ketika masih di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyampaikan, honor PNS akan naik atau tidak akan diumumkan eksklusif oleh Prabowo yang nantinya akan melaksanakan pemerintahan berikutnya.
“Nanti Presiden terpilih akan menyodorkan ya,” beber Sri Mulyani ketika dikonfirmasi eksklusif di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024) silam.
