Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dirinya akan mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas pilihan peningkatan iuran BPJS Kesehatan pada 2026.
Menurutnya, pilihan tersebut mesti dibicarakan alasannya yaitu perlu dipertimbangkan dengan baik. Kendati begitu, ia tidak memberi tahu lebih lanjut kapan hal tersebut akan dibahas.
“Ya itu nanti saya akan bicarakan dengan Ibu Sri Mulyani, dengan Pak Presiden. Sudah disiapkan waktunya sama Bapak Presiden,” katanya di saat dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2025).
Sebelumnya, Menkes membuka pilihan modifikasi iuran BPJS Kesehatan. Per 2026, ada kemungkinan iuran BPJS bakal dinaikkan.
| Baca juga: Donald Trump Tutup USAID, Menkes Bicara Dampaknya ke Indonesia |
Ia menyampaikan pada 2025 diprediksi keuangan BPJS Kesehatan masih bisa untuk membiayai layanan kesehatan penduduk di Indonesia tanpa peningkatan iuran. Namun, pada 2026 perlu ada modifikasi iuran menurut hitungan yang dilakukannya bareng Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya telah bilang ke bapak (Presiden Prabowo), jikalau hitungan kami dan bu Menkeu di 2025 harusnya aman, di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment dari tarifnya,” beber Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2), dikutip dari detikFinance.
“Rencananya (penyesuaian tarif) di 2026, tetapi sedang dilakukan Kementerian Keuangan, BPJS, dan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.
Soal angka peningkatan iurannya, Menkes menyampaikan masih dihitung. Ia dan Menkeu telah mulai intens membahas hal ini.
| Baca juga: Menkes Sebut Efisiensi Anggaran Rp 19 T Tak Akan Pengaruhi Layanan Kesehatan |
