Jakarta –
Beberapa waktu terakhir, media massa ramai menyiarkan tentang permasalahan antara forum jasa keuangan (LJK) dengan konsumennya. Ketidaksepahaman atas perjanjian yang disepakati kerap menjadi sumber masalah. Selain itu, pemerataan saluran keuangan penduduk pun menjadi tantangan yang mesti secepatnya diselesaikan.
World Bank lewat jurnal berjudul Financial Inclusion: A Foothold on the Ladder Toward Prosperity? menyatakan bahwa kepraktisan penduduk untuk mengakses sektor jasa keuangan berkorelasi dengan kenaikan kesejahteraan. Masyarakat akan bisa menyebarkan potensi ekonomi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Tentu kenaikan saluran penduduk terhadap sektor jasa keuangan (inklusi keuangan) mesti disokong dengan kenaikan pengertian penduduk tentang produk dan layanan jasa keuangan tersebut (literasi keuangan). Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, tingkat inklusi keuangan meraih 85,10% sedangkan literasi keuangan sebesar 49,68%.
Artinya, ada penduduk yang sudah mengakses jasa keuangan, namun belum sepenuhnya mengetahui produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki. Sehingga, ketidakpahaman inilah yang menjadi salah satu sumber permasalahan LJK dengan konsumennya di kemudian hari.
Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan penduduk menjadi pekerjaan rumah bersama. Dengan literasi dan inklusi keuangan yang baik, pelanggan akan merasa kondusif dan tenteram dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Literasi keuangan juga menjadi pondasi dasar terwujudnya fungsi pelindungan konsumen. Baik pelanggan dan LJK akan bisa mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga, jika terjadi permasalahan sanggup dituntaskan sesegera mungkin.
Mengingat pentingnya literasi dan inklusi keuangan, OJK sudah pastikan sasaran prioritas kenaikan literasi dan inklusi keuangan yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025, antara lain wanita dan penyandang disabilitas.
| Baca juga: OJK Beberkan Nilai Transaksi Kripto di RI Terjun Bebas, Ini Datanya |
Selain itu, ada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), komunitas, penduduk 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), petani dan nelayan, profesi, serta karyawan. Pelajar, mahasiswa, dan cowok juga tergolong selaku sasaran prioritas.
Perempuan berperan selaku pengurus keuangan keluarga dan guru pertama bagi anak. Selain itu, untuk mendukung perekonomian keluarga, wanita juga menjadi pekerja baik sektor formal maupun informal, umpamanya menjadi pelaku UMKM.
Lanjut ke halaman berikutnya
Tidak berlawanan jauh dengan perempuan, perhatian khusus juga dibutuhkan disabilitas dalam hal kenaikan literasi dan inklusi keuangan. Hardiyo merupakan penyandang disabilitas yang sukses menjadi usahawan keset kaki di Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta. Dengan menggunakan pinjaman dari bank di daerahnya, Hardiyo sukses menyebarkan bisnisnya bahkan bisa memberdayakan 30 orang karyawan.
Akan tetapi, dongeng bagus ini masih diperhadapkan dengan kenyataan adanya keperluan ramah disabilitas di sektor jasa keuangan. Misalnya, struktur gedung LJK yang memfasilitasi keperluan disabilitas dan perlakukan khusus saat LJK melakukan Know Your Customer (KYC). Tentu, nasabah tuna netra akan kesusahan saat diwajibkan memiliki tanda tangan yang sama.
Untuk menjawab tantangan ini, OJK sudah menyusun bimbingan bagi LJK dalam menyediakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan terhadap Penyandang Disabilitas serta melakukan kesibukan literasi dan edukasi melakukan pekerjaan sama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas di Indonesia.
OJK juga sudah memiliki infrastruktur literasi keuangan bagi penyandang disabilitas tuna netra merupakan buku penyusunan rencana keuangan dalam model Braile. OJK terus mendorong LJK untuk sanggup memperluas saluran keuangan disabilitas lewat agenda ‘satu difabel satu rekening’.
Perempuan dan penyandang disabilitas menjadi pecahan dari pelaku UMKM yang memerlukan kenaikan literasi dan inklusi keuangan untuk mengembangkan usahanya. Dengan literasi keuangan yang mumpuni, mereka akan bisa memutuskan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan, profil risiko dan kesanggupan bayarnya. Manfaat, risiko, biaya, rentang waktu peminjaman serta tolok ukur yang lain pun sanggup dimengerti dengan baik.
Kemudahan mengakses jasa keuangan dengan disokong literasi yang bagus akan mendorong kemajuan kesibukan kerja keras masyarakat. Karena tidak sanggup disangkal dalam merintis atau menyebarkan usaha, memerlukan derma permodalan.
| Baca juga: Supaya Nggak Boncos, Gen Z Wajib Jago Atur Keuangan |
Apalagi bagi pelaku UMKM yang masih dikategorikan selaku unbankable dan undeserved. Jika modal yang diperoleh sanggup dikontrol dengan baik, maka tidak cuma kerja keras sanggup tumbuh, pengembalian modal pun sanggup dilaksanakan sempurna waktu.
Dengan literasi dan inklusi keuangan, potensi penduduk menjadi korban penipuan berkedok investasi (investasi bodong) sanggup ditekan. Masyarakat didorong untuk berinvestasi di produk dan layanan jasa keuangan yang diawasi OJK.
Tentu, investasi dilaksanakan dengan memperhatikan jangka waktu, tujuan investasi dan profil risiko yang dimiliki. Gunakan ‘dana dingin’ saat berinvestasi. Masyarakat undeserved dan unbankable sanggup mengakses pendanaan dari fintech lending yang berizin OJK.
Lanjut ke halaman berikutnya
Pinjaman didorong untuk keperluan produktif serta menyesuaikan dengan keperluan dan kesanggupan bayar. Jangan meminjam dari pinjaman online ilegal.
Selain itu, literasi dan inklusi keuangan yang bagus akan mendorong LJK melakukan pendalaman pasar dan inovasi produk dan layanan. Potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari antara LJK dan konsumennya yang disebabkan ketidaksepahaman atas perjanjian yang disepakati sanggup diminimalisir.
Perluasan saluran keuangan sanggup menjadi seni administrasi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas metode keuangan. Akses pembiayaan yang gampang dan murah akan bikin pusat-pusat kesibukan ekonomi gres di banyak sekali wilayah yang mau menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan.
Kolaborasi dan sinergi OJK, kementerian/lembaga, LJK, dan pemerintah wilayah menjadi kunci untuk menyukseskan kenaikan serta pemerataan literasi dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.
Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pun sungguh krusial tergolong dalam pelaksanaan edukasi keuangan dan business matching antara penduduk dan LJK selaku sumber permodalan. Sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional sanggup dicapai.
Sinergi dan kerja sama yang sudah dilaksanakan selama ini tergambar lewat pencapaian selama pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 yang meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak Mei 2023.
Selama periode pelaksanaan, tercatat sudah diselenggarakan sebanyak 2.851 kesibukan dengan total akseptor sebanyak 1.841.357 penduduk atau naik 15,09 persen dibanding dengan pelaksanaan tahun 2022. Rincian total rekapitulasi capaian saluran keuangan selama BIK 2023 meraih 7.936.718 saluran produk dan layanan jasa keuangan.
Tentu pencapaian ini bukan argumentasi untuk berpuas diri. Literasi keuangan penduduk mesti terus ditingkatkan serta OJK terus mendorong kreativitas LJK biar sanggup menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang tepat dengan keperluan masyarakat.
OJK selalu berkomitmen memperkuat pengawasan di sektor jasa keuangan dengan tetap mendorong pertumbuhan industri dan proteksi konsumen.
