Jakarta – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mendorong implementasi rancangan hybrid dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini guna menangkap aneka macam peluang ekonomi yang ada.
Dia berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Badung sanggup terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta diversifikasi untuk menentukan keberlanjutan fiskal dan perkembangan ekonomi daerah.
“Kabupaten Badung mesti bisa melakukan diversifikasi pendapatan, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor hotel dan restoran. Dengan demikian, perkembangan pemasukan tidak hanya bertambah secara kuantitas tapi juga makin bermacam-macam dan berkelanjutan. Ke depan, kami akan terus berusaha mempertahankan saat-saat ini dengan menentukan pengelolaan keuangan yang profesional dan berdaya saing,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).
Hal itu beliau sampaikan di saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 yang berjalan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta sementara waktu lalu. Pada peluang tersebut, Kabupaten Badung menjangkau penghargaan Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi Tingkat Kabupaten di Indonesia.
Ketut Suiasa mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan.
“Penghargaan ini menampilkan kontrak Kabupaten Badung dalam memaksimalkan potensi sumber pemasukan tempat lewat pengelolaan APBD yang progresif dan berbasis teknologi informasi. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan stabilitas APBD, tidak hanya lewat intensifikasi potensi yang ada tapi juga lewat diversifikasi sumber pendapatan,” katanya.
Sebagai informasi, kesibukan bernuansa ‘Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi’ itu dibuka pribadi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sekaligus menyodorkan kode strategis terkait pengelolaan keuangan tempat secara efisien dengan proteksi teknologi informasi.
Tito menekankan pentingnya penilaian keuangan tempat menjelang simpulan tahun untuk menentukan pengelolaan keuangan yang sehat dan berdaya guna. Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah sentra dan tempat untuk menentukan budget diatur secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan guna mendukung pembangunan daerah.
“Prinsipnya sederhana, bagaimana pemasukan tempat mesti lebih besar dari belanja. Jika keuangan tempat diatur secara efisien dan akuntabel, maka setiap tempat sanggup lebih sanggup berdiri diatas kaki sendiri dan menampilkan faedah optimal bagi masyarakatnya,” ujar Tito.
